peran pers di indonesia

LATARBELAKANG

Keberadaan kaum pers di Indonesia, baik buruknya selalu tetap menjadi kelompok yang memiliki peran yang cukup besar bagi negara ini. Sepak terjang kaum pers acap kali menjadi hal yang controversial di dunia informasi dan seringkali pula pihak pers menjadi korban atas kejelasan bukti yang mereka ungkapkan mengenai tokoh-tokoh informan. Kendati demikian, tujuan mereka bukan cuma sekadar untuk memperoleh keuntungan uang. Media masa di samping sebagai alat penyampai berita kepada para pembacanya dan menambah pengetahuan, juga punya peran penting dalam menyuarakan isi hati pemerintah, kelompok tertentu, dan rakyat pada umumnya. Apalagi, orang Belanda yang selalu mengutamakan betapa pentingnya arti dokumentasi, segala hal ihwal dan kabar berita yang terjadi di negeri leluhurnya maupun di negeri jajahannya, selalu disimpan untuk berbagai keperluan.

Dengan kata lain media masa telah dipandang sebagai alat pencatat atau pendokumentasian segala peristiwa yang terjadi di negeri kita yang amat perlu diketahui oleh pemerintah pusat di Nederland maupun di Nederlandsch Indie serta orang-orang Belanda pada umumnya. Dan apabila kita membuka kembali arsip majalah dan persuratkabaran yang terbit di Indonesia antara awal abad 20 sampai masuknya Tentara Jepang, bisa kita diketahui bahwa

betapa
cermatnya
orang
Belanda
dalam
pendokumentasian ini.

Berdasarkan ketentuan pasal 33 UU No. 40 tahun 1999 tentang pers, fungsi pers ialah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial . Sementara

pasal 6 UU Pers menegaskan bahwa pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut:memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui menegakkkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaanmengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benarmelakukan

//

pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umummemperjuangkan keadilan dan kebenaran

Berdasarkan fungsi dan peranan pers yang demikian, lembaga pers sering disebut sebagai pilar k eempat demokrasi( the fourth estate) setelah lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif , serta pembentuk opini publik yang paling potensial dan efektif. Fungsi peranan pers itu baru dapat dijalankan secra optimal apabila terdapat jaminan kebebasan pers dari pemerintah. Menurut tokoh pers, jakob oetama , kebebsan pers menjadi syarat mutlak agar pers secara optimal dapat melakukan pernannya. Sulit dibayangkan bagaimana

peranan pers tersebut dapat dijalankan apabila tidak ada jaminan terhadap kebebasan pers. Pemerintah orde baru di Indonesia sebagai rezim pemerintahn yang sangat membatasi kebebasan pers . hl ini terlihat, dengan keluarnya Peraturna Menteri Penerangan No. 1 tahun 1984 tentang Surat Izn Usaha penerbitan Pers (SIUPP), yang dalam praktiknya ternyata menjadi senjata ampuh untuk mengontrol isi redaksional pers dan pembredelan.

TUJUAN

Makalah ini bertujuan untuk memaparkan fungsi dan peranan pers
di Indonesia, berikut asal muasal kaum pers dan bagaimana
keberadaannya di Indonesia. Terlepas dari segala konflik yang
terjadi, pro dan kontra yang diungkapkan pa kaum pers, tetap saja
kelompok pers memiliki peranan dalam dunia informasi di
Indonesia

//

PERAN PERS DI INDONESIA
PERANAN PERS DALAM MASYARAKAT DEMOKRATIS DI
INDONESIA PADA MASA ORDE BARU DAN REFORMASI

Negara demokrasi adalah negara yang mengikutsertakan partisipasi rakyat dalam pemerintahan serta menjamin terpenuhinya hak dasar rakyat dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara. Salah satu hak dasar rakyat yang harus dijamin adalah

kemerdekaan menyampaikan pikiran, baik secara lisan maupun tulisan.

Pers adalah salah satu sarana bagi warga negara untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat serta memiliki peranan penting dalam negara demokrasi. Pers yang bebas dan bertanggung jawab memegang peranan penting dalam masyarakat demokratis dan merupakan salah satu unsur bagi negara dan pemerintahan yang demokratis. Menurut

Miriam Budiardjo, bahwa salah satu ciri negara demokrasi adalah memiliki pers yang
bebas dan bertanggung jawab.
y
Pengertian Pers
Ada 2 pengertian tentang pers, yaitu sbb :
1. dalam arti sempit ; Pers adalah media cetak yang mencakup surat kabar, koran,
majalah, tabloid, dan buletin-buletin pada kantor berita.

2. dalam arti luas ; Pers mencakup semua media komunikasi, yaitu media cetak, media audio visual, dan media elektronik. Contohnya radio, televisi, film, internet, dsb.

y
Perkembangan Pers di Indonesia

Sejarah perkembangan pers di Indonesia tidak terlepas dari sejarah politik Indonesia. Pada masa pergerakan sampai masa kemerdekaan, pers di Indonesia terbagi menjadi 3 golongan, yaitu pers Kolonial, pers Cina, dan pers Nasional.

Pers Kolonial adalah pers yang diusahakan oleh orang-orang Belanda di

Indonesia pada masa kolonial/penjajahan. Pers kolonial meliputi surat kabar, majalah, dan koran berbahasa Belanda, daerah atau Indonesia yang bertujuan membela kepentingan kaum kolonialis Belanda.

Pers Cina adalah pers yang diusahakan oleh orang-orang Cina di Indonesia. Pers
Cina meliputi koran-koran, majalah dalam bahasa Cina, Indonesia atau Belanda yang
diterbitkan oleh golongan penduduk keturunan Cina.
Pers Nasional adalah pers yang diusahakan oleh orang-orang Indonesia terutama
orang-orang pergerakan dan diperuntukkan bagi orang Indonesia. Pers ini bertujuan
memperjuangkan hak-hak bangsa Indonesia di masa penjajahan.Tirtohadisorejo atau
Raden Djokomono, pendiri surat kabar mingguan Medan Priyayi yang sejak 1910
berkembang menjadi harian, dianggap sebagai tokoh pemrakarsa pers Nasional.

//

Adapun perkembangan pers Nasional dapat dikategorikan menjadi beberapa
peiode sbb :
1.T ahun 1945± 1950-an

Pada masa ini, pers sering disebut sebagai pers perjuangan. Pers Indonesia menjadi salah satu alat perjuangan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Beberapa hari setelah teks proklamasi dibacakan Bung Karno, terjadi perebutan kekuasaan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, termasuk pers. Hal yang diperebutkan terutama adalah peralatan percetakan.

Pada bulan September-Desember 1945, kondisi pers RI semakin kuat, yang
ditandai oleh mulai beredarnya koranSoeara Merdeka(Bandung),B erita
Indonesia(Jakarta), Merdeka, Independent, Indonesian News Bulletin, Warta
Indonesia,da nThe Voice of Free Indonesia.
2.T ahun 1950± 1960-an

Masa ini merupakan masa pemerintahan parlementer atau masa demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal, banyak didirikan partai politik dalam rangka memperkuat sistem pemerintah parlementer. Pers, pada masa itu merupakan alat propaganda dari Par-Pol. Beberapa partai politik memiliki media/koran sebagai corong partainya. Pada masa itu, pers dikenal sebagai pers partisipan.

3.T ahun 1970 -an

Orde baru mulai berkuasa pada awal tahun 1970-an. Pada masa itu, pers mengalami depolitisasi dan komersialisasi pers. Pada tahun 1973, Pemerintah Orde Baru mengeluarkan peraturan yang memaksa penggabungan partai-partai politik menjadi tiga partai, yaituGolkar, PDI, danPP P. Peraturan tersebut menghentikan hubungan partai-partai politik dan organisasi massa terhadap pers sehingga pers tidak lagi mendapat dana dari partai politik.

4.T ahun 1980 -an
Pada tahun 1982, Departemen Penerangan mengeluarkan Peraturan Menteri
Penerangan No. 1 Tahun1984t ent a ngSurat Izin Usaha Penerbitan Pers
(SIUPP). Dengan adanya SIUPP, sebuah penerbitan pers yang izin penerbitannya

dicabut oleh Departemen Penerangan akan langsung ditutup oleh pemerintah. Oleh karena itu, pers sangat mudah ditutup dan dibekukan kegiatannya. Pers yang mengkritik pembangunan dianggap sebagai pers yang berani melawan pemerintah. Pers seperti ini dapat ditutup dengan cara dicabut SIUPP-nya.

5.T ahun 1990 -an

Pada tahun 1990-an, pers di Indonesia mulai melakukan repolitisasi lagi. Maksudnya, pada tahun 1990-an sebelum gerakan reformasi dan jatuhnya Soeharto, pers di Indonesia mulai menentang pemerinah dengan memuat artikel- artikel yang kritis terhadap tokoh dan kebijakan Orde Baru. Pada tahun 1994, ada tiga majalah mingguan yang ditutup, yaituTempo,D eT IK, danE dit or.

//

6. Masa Reformasi (1998/1999) ± sekarang

Pada masa reformasi, pers Indonesia menikmati kebebasan pers. Pada masa ini terbentuk UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Era reformasi ditandai dengan terbukanya keran kebebasan informasi. Di dunia pers, kebebasan itu ditunjukkan dengan dipermudahnya pengurusan SIUPP. Sebelum tahun 1998, proses untuk memperoleh SIUPP melibatkan 16 tahap, tetapi dengan instalasi Kabinet BJ.

Habibie proses tersebut melibatkan 3 tahap saja.
Berdasarkan perkembangan pers tersebut, dapat diketahui bahwa pers di Indonesia
senantiasa berkembang dan berubah sejalan dengan tuntutan perkembangan zaman.
Pers di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan identitas. Adapun perubahan-
perubahan tersebut adalah sbb :
yTahun 1945-an, pers di Indonesia dimulai sebagai pers perjuangan.
yTahun 1950-an dan tahun 1960-an menjadi pers partisan yang mempunyai tujuan
sama dengan partai-partai politik yang mendanainya.
yTahun 1970-an dan tahun 1980-an menjadi periode pers komersial, dengan
pencarian dana masyarakat serta jumlah pembaca yang tinggi.
yAwal tahun 1990-an, pers memulai proses repolitisasi.
yAwal reformasi 1999, lahir pers bebas di bawah kebijakan pemerintahan BJ.
Habibie, yang kemudian diteruskan pemerintahan Abdurrahman Wahid dan
Megawati Soekarnoputri, hingga sekarang ini.
y
Fungsi dan Peranan Pers dalam Masyarakat Demokratis Indonesia

Pers atau media amat dibutuhkan baik oleh pemerintah maupun rakyat dalam kehidupan bernegara. Pemerintah mengharapkan dukungan dan ketaatan masyarakat untuk menjalankan program dan kebijakan negara. Sedangkan masyarakat juga ingin mengetahui program dan kebijakan pemerintah yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan.

Dalam Undang-Undang Nomor40 Tahun1999 Pasal33 disebutkan mengenai
fungsi pers, dalam hal inipers nasional. Adapun fungsi pers nasional adalah sbb :
1. Sebagai wahana komunikasi massa.
Pers nasional sebagai sarana berkomunikasi antarwarga negara, warga negara
dengan pemerintah, dan antarberbagai pihak.
2.Sebagai penyebar informasi.

//

Pers nasional dapat menyebarkan informasi baik dari pemerintah atau negara
kepada warga negara(dari atas ke bawah) maupun dari warga negara ke negara
(dari bawah ke atas).
3. Sebagai pembentuk opini.

Berita, tulisan, dan pendapat yang dituangkan melalui pers dapat menciptakan opini kepada masyarakat luas. Opini terbentuk melalui berita yang disebarkan lewat pers.

4.Sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol serta sebagai lembaga
ekonomi.
UU No. 40 Tahun1999 Pasal2 menyebutkan : ³Kemerdekaan pers adalah salah
satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan,
dan supremasi hukum.´

Dapat disimpulkan bahwa fungsi dan peranan pers di Indonesia antara lain sbb :
1. media untuk menyatakan pendapat dan gagasan-gagasannya.
2. media perantara bagi pemerintah dan masyarakat.
3. penyampai informasi kepada masyarakat luas.
4. penyaluran opini publik.

y
Peraturan Perundang-undangan tentang Kebebasan Per s di Indonesia
Hak masyarakat atau warga negara Indonesia untuk mengeluarkan pikiran secara
lisan, atau tulisan mendapat jaminan dalamU U D1945 Pas al28, yang berbunyi ;
³Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan
tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang -Undang.´
Selain itu, kebebasan pers di Indonesia memiliki landasan hukum yang termuat
didalam ketentuan-ketentuan sbb :

1.Pas al28 F, yang menyatakan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

2. Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang antara lain menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi.

3. Pasal19 Piagam PBB tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, ³Setiap orang
berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini
termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari,

//

menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa
saja dan dengan tidak memandang batas -batas wilayah.´
Peranan Pers dalam Pembangunan Nasional

Dalam usaha mencapai keberhasilan pembangunan nasional, ditingkatkan kegiatan
penerangan dan peranan media massa. Kegiatan penerangan dan media massa
bertugas menggelorakan se-mangat pengabdian terhadap perjoangan bangsa,
memperkokoh persatuan dan kesatuan, mempertebal rasa tanggung jawab dan disiplin
nasional serta menyadarkan bangsa akan kemutlakan peran aktifnya dalam
pembangunan.
Hal ini dilakukan melalui motivasi untuk ikut membangun di kalangan rakyat.
Dengan demikian rakyat merasa ikut memiliki dan ikut bertanggung jawab atas
keberhasilan pembangunan yang merupakan hasil bersama dari pemerintah dan
rakyat. Oleh karena itu, komunikasi sosial yang bersifat terbuka, terarah, jujur, bebas
dan bertanggung jawab perlu dibina dan dipupuk baik antara pemerintah dan
masyarakat maupun antar golongan sosial dan profesi serta warga masyarakat itu
sendiri. Kebijaksanaan dan Langkah-langkah sesuai dengan pengarahan Garis-garis
Besar Haluan Negara, telah dirumuskan serangkaian kebijaksanaan di bidang pene-
rangan dan media massa sebagai berikut:

1) Meningkatkan arus informasi dan meningkatkan motivasi masyarakat, baik yang
tinggal di kota maupun di desa terhadap tujuan dan kegiatan pembangunan. Untuk itu
pendekatan sosial-psikologik dan budaya perlu diting-katkan.
2) Memanfaatkan teknologi komunikasi massa seperti radio, televisi dan pers. Di
samping itu teknologi komunikasi tradisional tetap dipergunakan dalam usaha
mengefektifkan komunikasi sosial antara pemerintah dan masyarakat.
3) Kegiatan penerangan dilaksanakan secara lintas sektoral demi pembangunan
manusia seutuhnya.
4) Pendekatan komunikasi budaya, mensyaratkan suatu sikap yang persuasif, edukatif
dan informatif dari semua pihak, agar melalui interaksi positif antara pemerintah, pers
dan masyarakat akan tergerak untuk berpartisipasi secara nyata.
5) Meningkatkan peranan pers dalam pembangunan, yakni pers yang bertanggung
jawab dan mampu mewujudkan fungsinya sebagai penyalur informasi yang obyektif
dan sanggup melaksanakan fungsi kontrol sosial yang konstruktif. Pengembangan
pers nasional diharapkan mampu menggelorakan semangat dan jiwa Pancasila serta
menjamin suatu pertumbuhan pers nasional yang sehat dalam rangka perwujudan

Demokrasi Pancasila.

Dalam rangka meningkatkan dan memperluas kegiatan penerangan ke seluruh
pelosok Indonesia, telah ditingkatkan pula pemanfaatan sarana pers. Berbagai surat
kabar edisiJakarta telah disebar-luaskan ke daerah untuk membantu para pamong dan
pemimpin sosial desa dalam memperoleh informasi terutama tentang pemikiran dan
program-program pemerintah. Untuk orang asing di Indonesia, melalui siaran TVRI
semenjak 1Januari1983 disajikan siaran dalam bahasa Inggeris. Acara ini memuat
berita dalam dan luar negeri, informasi tentang perkembangan ekonomi, politik
maupun sosial budaya Indonesia, antara lain dalam usaha mempromosikan potensi
pariwisata kepada masyarakat asing di Indonesia.
Dalam rangka melaksanakan sistem penerangan terpadu, telah dibentuk forum

//

kehumasan yang dikenal sebagai Badan Koordinasi Kehumasan(BAKOHUMAS)
antardepartemen di tingkat nasional, Dati I maupun Dati II. Sistem penerangan
terpadu ini merupakan usaha pemerataan informasi terpadu dari pusat ke daerah.

Wahana untuk melaksanakan tugas ini ditingkat kabupaten/kotamadya, ialah Pusat Penerangan Masyarakat(PUSPENMAS yang ternyata telah bermanfaat pula antara lain dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan tingkat Dati II seperti PKK dan lain- lain, di mana berbagai masalah operasional pembangunan dibahas bersama dengan masyarakat. Berbagai film penerangan maupun hiburan dan pertunjukan sosiodrama telah dilaksanakan di panggung-panggung setempat. Untuk keperluan penataran P4, penerangan tentang Pemilu tahun 1982 serta berbagai kegiatan penyuluhan maupun penerangan tentang Peningkatan Peranan Wanita, telah sangat dimanfaatkan ruang serbaguna PUSPENMAS.

Dalam tahun 1982/83 telah dibangun 29 PUSPENMAS baru, sehingga sejak tahun
1975/76 sampai dengan 1982/83 jumlah PUSPENMAS telah mencapai 240 buah.
Dalam usaha mengadakan komunikasi dua arah dengan masyarakat, di setiap ibukota
propinsi sejak tahun 1982 diadakan panggung-panggung keliling, sehingga pesan-
pesan pembangunan dapat disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan
seperti sosiodrama dan festival kesenian.

Kesenian tradisional yang komunikatif seperti ketoprak diJawa, Seudati di Aceh,
Randai di Sumatera Barat dan Mamanda di Kalimantan sebagai pertunjukan rakyat,
ternyata bukan saja merupakan khasanah budaya tradisional bangsa yang khas bagi
masing-masing daerah, tetapi merupakan pula media komunikasi yang sangat ampuh.
Pertunjukan rakyat merupakan forum terbuka yang menjamin komunikasi timbal
balik dan perwujudan dari komunikasi sosial antara pemerintah dan rakyat dan
sekaligus dapat menampung aspirasi dan keinginan pemenuhan kebutuhan nyata
masyarakat. Kerjasama dengan generasi muda telah melibatkan generasi muda dalam
sosiodrama sebagai sarana komunikasi yang demokratik. Festival sosiodrama dan
pertunjukan rakyat yang bersifat tradisional dan komunikatif, ternyata telah
menampilkan pemenang-pemenang generasi muda dalam usaha popularisasi
semangat joang di kalangan generasi muda.

b. Perkembangan sarana radio, televisi dan film
Dalam usaha memeratakan informasi terutama ke daerah pedesaan telah makin
diperluas jangkauan dan daya tangkap radio dan televisi. Produksi film juga
ditingkatkan, terutama film yang membangkitkan semangat perjoangan dan kesadaran
membangun. Pemanfaatan radio untuk siaran pendidikan sekolah dite-ruskan,
demikian juga acara-acara budaya yang merupakan salah satu cara populer untuk
pendekatan Wawasan Nusantara.

1). Pengembangan di bidang radio
Sebagai usaha pemantapan jangkauan siaran RRI di dalam dan ke luar negeri sejak
Januari 1982 telah dibangun dan dioperasikan tiga pemancar gelombang pendek

dengan kapasitas masing-masing 100 KW. Dari pemancar ini satu diarahkan ke
wilayah Sumatera, satu diarahkan ke wilayah Kalimantan dan satu lagi diarahkan ke
wilayah Sulawesi. Sedangkan untuk peningkatan daya jangkau siaran luar negeri telah
dibangun dua pemancar dengan kekuatan masing-masing 250 KW.

//

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s